Proyek PLTN Konang Picu Demo Mahasiswa

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang direncanakan segera dibangun di Kecamatan Konang Kabupaten Sampang, mengundang protes. Sedikitnya seratus mahasiswa mengatasnakan Gerakan Mahasiswa Menolak Nuklir (Gempar) menggelar aksi di Bangkalan, Senin (26/4/2010).

“Pembangunan PLTN demi kemakmuran masyarakat, itu cuma omong kosong. Kenyataan yang terjadi di mana-mana penggunaan tenaga nuklir hanya membuat masyarakat sengsara,” teriak salah seorang orator dalam aksi itu.

Para mahasiswa memulai aksi dengan melakukan longmarch di sepanjang jalan jalan protokol di pusat kota Kabupaten Bangkalan. Yang menjadi sasaran mereka pertama adalah gedung DPRD Kabupaten Bangkalan. Di gedung wakil rakyat ini, mereka harus puas melakukan orasi di luar halaman karena puluhan aparat kepolisian menghadang lebih dulu di pintu gerbang.

Orasi selama sekitar setengah jam rupanya berhasil membuat gerah sejumlah wakil rakyat di dalam Gedung DPRD itu. Mereka akhirnya mengijinkan mahasiswa masuk untuk berdialoh. Desakan mahasiswa pun berhasil memaksa para wakil rakyat untuk menyepakati tuntutan mereka, menolak proyek PLTN di bumi Madura.

Para mahasiswa juga mendesak DPRD membuat peraturan daerah, tentang lingkungan yang berkearifan lokal. “Kami hanya ingin lingkungan di Pulau Madura tidak tercemar akibat proyek bertenaga nuklir itu,” kata Nanang, salah seorang korlap aksi itu.(din/ijo)

Sumber: Zona Berita, Senin, 26 April 2010

Demo Mahasiswa STAIN Pamekasan

Dua mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pamekasan pingsan setelah mendengar suara dentuman mercon di kampusnya, Senin (10/11/2009). Suara dentuman mercon itu keluar mewarnai aksi demo menuntut penurunan Ketua STAIN Pamekasan, DR Idri MAg.

Kedua mahasiswi yang pingsan langsung digotong ke kelasnya dan diberi perawatan pertama oleh teman-temannya. Beruntung keduanya yang diketahui bernama Fatmah (20) dan Khusnul Hotimah (20) akhirnya siuman.

Khawatir trauma, kedua mahasiswa Fakultas Tarbiyah itu langsung dipulangkan. Sebab, aksi demo puluhan mahasiswa STAIN makin brutal. Setelah membakar mercon, mereka melanjutkan dengan membakar ban bekas di depan Perpustakaan dan di belakang gedung rektorat.

Korlap aksi, Supanji menegaskan Ketua STAIN Pamekasan, DR Idri yang dilantik September 2008 lalu telah melanggar misi dan visinya.

"Pak Idri melanggar komitmennya sendiri. Dia harus diturunkan. Jika tidak, maka kami segenap civitas akan dirugikan," teriak Supanji di belakang asap hitam ban bekas yang terbakar.

Supanji mengaku sejak dilantik setahun lalu, DR Idri tidak memboyong keluarganya ke Kota Pamekasan. Idri dinilai mangkir dan sering membolos karena masih aktif mengajar di Pasca Sarjana IAIN Surabaya.

Supanji berjanji akan meneruskan aksi demo di kampusnya, jika DR Idri tetap ngotot tinggal di Surabaya. "Saat dilantik, Pak Idri berjanji akan fokus memimpin STAIN dan tinggal di Kota Pamekasan. Nyatanya, selama setahun ini dia melanggarnya," teriak Supanji.

Secara terpisah, meski dirinya tingga di luar kota tapi DR Idri menegaskan dirinya tetap bisa fokus memimpin STAIN Pamekasan. "Jika mahasiswa mendesak saya untuk tinggal di Pamekasan, saya akan pertimbangkan kembali demi kemajuan kampus," kata Idri kepada sejumlah wartawan yang mendatangi ruang kerjanya di kampus STAIN Pamekasan Jalan Raya Panglegur.

Hingga pukul 10.05 WIB, Supanji bersama puluhan peserta aksi masih bertahan di depan Perpustakaan. Mereka terus membentangkan spanduk bertuliskan "Turunkan Ketua STAIN Pamekasa" dan membeberkan aneka poster di badan jalan kampus. Sejumlah polisi berbaju preman tampak berjaga di belakang rektorat dan di sekitar perpustakaan.

Sumber: detik.com, 10 November 2009

Mahasiswa Sampang Galang Dana Korban Gempa

Salli Nawali Ariel Maranoes Penumpang becak memberikan sumbangan untuk korban gempa.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sampang, Madura, Jawa Timur, menggalang dana untuk membantu korban gempa di Sumatra Barat. Sambil membawa kardus bekas tempat air mineral, para mahasiswa mendatangi setiap pengendara yang berhenti di lampu merah dekat Monumen Kota Sampang, Ahad (4/10).

Rencananya, penggalangan dana berlangsung hingga satu pekan ke depan. Seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan melalui media nasional.

Sumber: liputan6.com, 04/10/2009

Polisi Selidiki Kasus Hormat Bendera dengan Tangan Kiri

Foto detikcom Polisi Akan Selidiki Kasus Horcommat Bendera dgn Tangan Kiri

Aksi mahasiswa di depan kantor DPRD Sumenep, Madura yang menggelar upacara bendera merah putih setengah tiang dan menghormat dengan tangan kiri, serta pembacaan teks Pancasila plesetan bakal diusut polisi setempat.

Kapolres Sumenep, AKBP Umar Effendi mengaku masih menunggu laporan dari anggotanya seiring dengan aksi mehasiswa yang dilakukan di depan DPRD tersebut.

"Saya masih menunggu laporan dari para kasat dan tetap akan melakukan penyelidikan," tegas Umar dihubungi wartawan via telepon selulernya, Jumat (28/8/2009).

Dia meminta waktu pada wartawan agar menghubungi kembali setelah pihaknya mendapat laporan dari kasat. "Tunggu dulu ya, biar hubungi lagi nanti hasilnya," katanya.

Sementara, Koorlap aksi yang mengatasnamakan Aliansi Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Wiraraja dan Komisariat STKIP PGRI serta STITA Tarate Sumenep, Mohammad Rusdi mengatakan, hormat dengan tangan kiri pada bendera merah putih merupakan simbol kemunduran pemerintah Kabupaten Sumenep.

"Kami tidak bermaksud melecehkan bendera merah putih tapi hanya sikap protes pada pemerintah kabupaten yang terus mundur dalam segala kebijakannya," tegas koorlap aksi pada wartawan di depan kantor DPRD Sumenep, Jalan Trunojoyo.

Dia mengaku bingung dalam menyampaikan aspirasinya pada pemerintah, sebab selama ini tidak pernah ada tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa dan masyarakat, sehingga terpaksa harus melakukan upacara ala mahasiswa yang sedikit unik.

"Tidak ada lagi formulasi aksi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, karena selama ini penentu kebijakan selalu memandang sebelah mata," ujarnya.

Sumber: detikcom, Sabtu, 29 Agustus 2009

Mahasiswa Hormat Bendera Dengan Tangan Kiri

Aksi mahasiswa di depan kantor DPRD Sumenep, Madura, Jumat (28/8), berbuntut panjang. Unjuk rasa dengan cara menggelar upacara bendera merah putih setengah tiang dan menghormat dengan tangan kiri, dianggap sebagai pelecehan terhadap bendera kebangsaan.

Kapolres Sumenep, AKBP Umar Effendi, mengatakan pihaknya telah menerjunkan aparat di lapangan untuk mengusut jalannya aksi unjuk rasa itu, Ia masih menunggu laporan untuk selanjutnya dianalisa apakah masuk kategori pelanggaran berat.

Selain memberi hormat dengan tangan kiri, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumenep itu juga memplesetkan bunyi teks Pancasila. “Nanti kita lihat perkembangannya. Kami masih menunggu laporan yang lebih rinci,” ujar Kapolres yang dihubungi melalui telepon.

Ia menyayangkan kalau aksi mahasiswa itu ternyata dengan sengaja melecehkan bendera merah putih dan Pancasila yang merupakan dasar dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Naskah teks Pancasila yang diplesetkan itu berjudul Pate’ Gila (Anjing Gila), yang isinya sebagai berikut :
1. Ketuhanan yang bermunafik dan syirik
2. Kemanusiaan yang tidak adil dan biadab
3. Persatuan yang pecah belah
4. Kekuasaan yang dipimpin oleh penghianat dan pengecut
5. Keadilan bagi seluruh kaum kapitalis

Usai pembacaan teks Pancasila versi mahasiswa itu, sang pembina upacara, Mohammad Rusdi, menyampaikan amanatnya yang berisi tuntutan kepada anggota DPRD Kabupaten Sumenep periode 2009 -2014, agar melaporkan kekayaannya. Karena laporan kekayaan itu merupakan amanat UU Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). “Laporan kekayaan pejabat negara wajib dilakukan karena diatur dalam Undang-Undang,” teriak Mohammad Rusdi.

Ditanya tentang aksi nyelenehnya yang bakal berurusan dengan polisi, Rusdi mengatakan, hormat dengan tangan kiri pada bendera merah putih bukan berarti melecehkan bendera merah putih. Tetapi merupakan sikap protes kepada pemerintah Kabupaten Sumenep. “Upacara dengan tatacara seperti itu merupakan simbol kemunduran pemerintah Kabupaten Sumenep dalam segala bentuk kebijakannya,” kilahnya.

Sedangkan unjuk rasa dengan memparodikan teks Pancasila karena dia merasa tidak punya lagi formulasi aksi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. “Beberapa kali kami turun jalan dengan aksi begitu saja dianggap biasa dan angin lalu. Bahkan tutup mata dan telinga. Sekali lagi ini bukan pelecehan,” tegasnya. (surya)

Sumber: kompas.com, 29/08/2009