Tiap Desa Dikucuri Rp 250 Juta

Program Pembanguan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun2013 mulai disosialisasikan. Sosialisasi tingkat kabupaten dilakukan Kamis (13/6) kemarin di Ruang Pertemuan Dharma Wanita Kabupaten Pamekasan. Sosialisasi ini dihadiri dan dibuka oleh Bupati Pamekasan Drs Achmad Syafii.

PPIP ini merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri yang khusus menangani masalah kebutuhan infrastruktur pedesaan, antara lain untuk program pembanguan pembuatan jalan pedesaan, jembatan dan lain sebagainya. Program ini sudah mulai berjalan sejak tahun 2005 lalu sebagai bagian dari konpensasi dari kenaikan harga BBM.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pamekasan Ir. Totok Hartono mengatakan, anggaran untuk PPIP tahun 2013 ini untuk Pamekasan sebesar Rp 2 miliar. Dana itu untuk dialokasikan untuk PPIP 8 desa yang terdapat di lima kecamatan yakni Kecamatan Pakong, Waru, Palengaan, Kadur dan Tlanakan. Tiap desa mendapat jatah anggaran sebesar Rp 250 juta.

“Program ini disosialisasikan tujuannya adalah juga membangun kesadaran masyarakat untuk bersifat aktif terlibat dalam membantu pembangunan infrastruktut pedesaan di desanya. Sehingag PPIP ini lebih optimal manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii, mengemukakan bahwa tahun ini Pamekasan mendapat alokasi anggaran yang sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Seingat dia tahun tahun sebelumnya jumlahnya bisa mencapai 30 desa. Dia tahu itu sebab ikut mengawal bantuan itu pada saat dirinya masih menjadi anggota Komisi V DPR RI.

“Saya kurang tahu mengapa kok tahun ini berkurang. Padahal sebelumnya saya ikut mengawal program ini untuk Pemekasan, karena Pamekasan adalah merupakan daerah pemilihan saya,” kata Syafii yang sebelum menjabat sebagai Bupati Pamekasan sejak April lalu, masih aktif sebagai anggota Komisi V DPR RI dari Partai Demokrat.

Syafi berjanji akan berupaya untuk menghubungi koleganya di DPR RI untuk meminta dukungan tambahan jatah pada tahun tahun berikutnya. Sekalipun dia mengakau agak sulit, sebab biasanya tiap anggota DPR RI itu selalu mengedepankan kepentingan dapil masing-masing.”Namun kami tetap berupaya semoga saja berhasil. katanya,” katanya.

Meski jatah tahun ini menurun, Syafii tetap mengajak masyarakat untuk memanfaatkan dana itu dengan baik, utamanya bagi desa yang kebetulan mendapat jatah atau bagian program tersebut. Dikatakan PPIP ini adalah program kompensasi dari kenaikan harga BBM yang dibuat pemerintah untuk membantu pemberdayaan masyarakat untuk jangka panjang.

”Berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu. Itu juga merupakan bagian dari program bantuan kenaikan harga BBM juga, namun untuk jangka pendek atau langsung, misalnya jangan sampai dengan adanya kenaikan harga BBM ini ada warga yang sampai menderita kelaparan, kurang gizi dan lain sebagainya,” katanya. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Sabtu, 15/06/2013