Pasar Modern di Suramadu Dilengkapi Fasilitas Pendidikan

Jembatan Suramadu akan resmi dioperasikan. Namun Pemkot Surabaya tetap menolak pemberlakukan kawasan khusus (otorita) di kaki Suramadu sesuai dengan Perpres 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.

Bahkan Pemkot bersikukuh menjalankan rencana pembangunan di wilayah tersebut sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2007-2015 yang sudah disusunnya. Wali Kota Surabaya Bambang DH mengatakan kepres itu tidak selaras dengan jiwa dan roh otonomi daerah (otoda). Kepres ini juga tidak merujuk pada konsederan yang ada, yakni UU 32/2004 tentang Otoda.

“Saya katakana, kalau jembatan silakan dikelola (pemerintah pusat). Tetapi tanah di sini, masak tidak percaya pemkot. Oleh karena itu saya minta dipikir kembali,” kata Bambang saat ditemui usai acara pengesahan cagar budaya Yani Golf Minggu (17/5).

Ketidaksepakatan pemkot dengan badan pengelola ini akan diwujudkan dengan tetap menjalankan pembangunan kawasan Suramadu. Konsep pembangunan wilayah kawasan ini mengacu pada konsep water front city (WFC) yang menempatkan kawasan perairan (laut) menjadi titik terdepan pengembang wilayahnya.

“Pada saat pameran di Manado beberapa hari lalu, Menteri Kelautan juga tertarik dengan konsep water front city milik kita. Dan beliau sangat mensuport ini,” kata Bambang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya Tri Rismaharini menambahkan untuk mendukung konsep WFC ini, nantinya di depan pantai akan dibuat semacam taman, sehingga selain untuk nelayan juga bisa dipakai sarana pariwisata.

Konsep ini akan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan nelayannya. Caranya dengan membangun dua pasar yakni pasar tradisional dan pasar modern di area tersebut.

Khusus pasar modern rencananya dibangun tahun 2009 di lahan seluas lima hektare dengan alokasi anggaran Rp 18 miliar. “Alokasi itu untuk pasarnya saja. Sedangkan untuk aksesnya kami bangun tahun 2010,” kata Risma.

Pemkot juga sudah mempersiapkan pengembangan pendidikan di wilayah tersebut dengan membangun fasilitas pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA/SMK. “Kami juga akan membangun rumah susun (rusun) untuk nelayan,” katanya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan SDM masyarkatnya. Untuk itu
31 Mei mendatang akan diluncurkan program pemberdayaan ekonomi masayarakat. “Setiap Senin mereka dilatih meningkatkan produk dan nilai hasil perikanannya untuk diolah menjadi makanan olahan,” ujar Risma.
Sama halnya dengan Bambang, Risma menilai badan otorita ini tidak diterapkan untuk warga kaki Suramadu yang sudah penuh penduduknya. Karena tidak mungkin untuk menggusur warga setempat. (uus)

Sumber: Surya, Senin, 18 Mei 2009