Bappeda Belum Dengar Kabar BPWS

Peresmian Jembatan Suramadu semakin dekat. Jika sesuai rencana, 12 hari lagi Presiden SBY akan datang ke Jawa Timur secara khusus meresmikan jembatan itu. Tapi, makin mepetnya waktu peresmian tidak berpengaruh pada pembentukan BPWS yang kabarnya sudah diurus oleh dewan pengarah lembaga itu. Bahkan, Pemerintah Bangkalan yang diwakili badan perencana pembagunan daerah (Bappeda) beleum mendengar selentingan kabar pun tentang hal itu.

Kenyataan tersebut terlontar dari Kepala Bappeda Bangkalan, Mohni, ketika mengunjungi bentang tengah Jembatan Suramadu bersama anggota DPRD Bangkalan. Dalam kegiatan itu koran ini menyempatkan diri menanyakan sejauh mana Pemkab Bangkalan mendengar kabar mengenai pembentukan BPWS. Sebab, menurut berita di Metropolis (Jawa Pos Group) edisi Rabu 27 Mei, Pemkot Surabaya berupaya menggalang kekuatan dari Kabupaten Gresik, Sidoarjo dan Bangkalan untuk memrotes Perpres pembentukan BPWS. Tiga daerah tersebut hendak diajak "berkoalisi protes" karena didesain masuk ke kawasan yang akan dikelola BPWS.

"Saya belum mendengar kabar sedikit pun tentang BPWS. Sampai sekarang kok sepertinya memang tidak ada kabarnya. Kalau yang Unijoyo (mendesak pembentukan BPWS) itu kan memang sedah lama," tegas Mohni sambil berjalan menuju mobilnya. Ketidaktahuannya mengenai badan bentukan pemerintah pusat itu juga berarti belum mengungkap siapa yang akan ada dalam struktur dan bagaimana sistem kerjanya.

Demikian pula dengan tanah 600 hektare yang disebut - sebut bakal dikelola oleh badan itu. "Sama saja dengan tanah yang katanya akan dikelola BPWS. Karena nggak ada kabarnya, masalah itu juga belum ada kabarnya," tuturnya.

Bagaimana dengan ajakan Walikota Surabaya memrotes BPWS? Dijelaskan, hal itu baru diketahuinya dari berita di media massa. Hingga diwawancarai, dia mengaku belum mendapat informasi apapun terkait upaya Pemkot Surabaya menggalang kekuatan itu. "Belum...belum ada yang menghubungi. Tapi mungkin itu (memrotes BPWS, Red) masih keinginan walikota secara pribadi," katanya lantas tertawa.

Lambannya pembentukan BPWS, Ketua DPRD Bangkalan Syarbini Makki turut angkat bicara. Menurut dia, bagaimanapun BPWS harus bisa mengakselerasi seluruh kebijakan yang akan dijalankan dengan pemerintah daerah. Karena itu sebaiknya BPWS segera "mendekatkan" diri pada daerah supaya tidak dianggap melangkahi kewenangan daerah. Sehingga hak dan kewajiban pemerintah daerah dan BPWS jelas di atas kertas dan pelaksanaannya.

Sementara itu, informasi yang diperoleh dari tim Suramadu, hari ini beberapa menteri di kabinet Indonesia Bersatu bakal berkunjung ke Jemabatan Suramadu. Para menteri tersebut merupakan anggota dewan pengarah BPWS.

Menurut tim Humas Suramadu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional A.G. Ismail mengatakan, menteri yang akan datang di Jembatan Suramadu yaitu Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Dalam Negeri, Menkominfo, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Negara BUMN, kepala Badan Pertanahan Nasional, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan gubernur Jatim.

Dijelaskan pula, jika sesuai rencana rombongan tersebut akan tiba di Jembatan Nasional Suramadu, pukul 09.00. Di lokasi tersebut, sebagian menteri juga akan mencoba jalur sepeda motor. Uji coba tersebut dimasudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa jalur sepeda motor aman untuk dilintasi masyarakat. (nra)

Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 29 Mei 2009