Minta Libatkan Warga Madura

Pembangungan Kawasan 'Kaki' Suramadu

Rencana pembangunan kawwasan 'kaki' Jambatan Suramadu ditanggapi Dewan Pembangunan Madura (DPM). Mereka menyiiapkan konsep pemetaan dan peluang investasi yang telah disusun berdasarkan pontensi seluruh daerah di pulau garam itu.

Ketua Umum DPM Achmad Zaini mengatkan dalam waktu dekat pihaknya menyerahkan dokumen tersebut kepada gubernur. "Ini dapat dipakai seabagi landasan pembangunan Madura," ujarnya.

Dia mengatakan, saat Jembatan Suramadu beroperasi, pembangunan di Madura pasti terimbas. DPM berharap, pembangunan itu tidak mematikan potensi rakyat Madura. "Ini perlu diantisipasi sejak awal untuk menghindari benturan sosial dan budaya yang tidak perlu terjadi. Maka, perlu ada konsep khusus," katanya.

Secara umum, kata Zaini, DPM berharap pembangunan berangkatdari konsep dan potensi masyarakat Madura asli. Madura akan di-setting sebagai kawasan yang menjadi kekuatan ekonomi berskala regional maupun internasional. "Tentunya ini harus dijalankan dengan melibatkan masyarakat Madura," jelasnya.

Menurut dia, rakyat di yang terkenal dengan karapan sapinya itu sangat mendukung peningkatan pembangunan pasca diselesaikannya Jembabatan Suramadu. "Selama ini kami telah melakukan upaya-upaya sosialisasi tentang pembangunan dan pengembangan kawasan Madura. Sebab, penyelesain jembatan ini semakin dekat," ujarnya.

DPM juga melakukan konsolidasidengan badan perencana di empat kabupaten Madura. "Ini bagian dari upaya mengintegrasikan strategi dan pembangunan Madura," kata Zaini. Dia menambahkan, pihaknya juga siap bekerja sama dengan dengan pemerintah provinsi untuk mengembangkan pembangunan di Madura. "Masalah investor juga akan kami bantu. Selama ini, kami sudah menggalang beberapa investor untuk mendukung pembangunan di Madura," ungkapnya.

Sebelumnya Kepala Bappeprov Hadi Prasetyo mengatakan bahwa keputusan presiden yang mengatur tentang Badan Pengelola Suramadu sudah terbit. Untuk menindaklanjutinya , Bappeprov akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Gubernur Jatim, Pemkot Surabaya, serta Pemkab Bangkalan. Sebab, badan tsb akan menkoordinasi seluruh kegiatan pengoperasian Suramdu yang tentu saja melibatkan tiga unsur itu.

Mengenai formulasi dan bentuk badan pengelola tsb, Hadi belum mengetahui secara pasti. Dia masih belum membaca secara detil keputusan presiden tentang pembentukan badan itu. "Perlu pemahaman yang detil. Lagi pula, belum dikonsultasikan dengan Pak Imam Utomo (Gubernur Jatim)," tuturnya. (cie/oni)

Sumber: Jawa Pos, 27/05/08