Provinsi Madura Cuma Wacana

Suara miring terhadap rencana pembentukan Provinsi Madura kembali muncul. Anggota FPAN DPRD Jatim asal Madura Ahmad Ruba'ie menegaskan, rencana itu hanya asyik dibicarakan elite asal Madura di seminar-seminar dan media massa;kenyataannya, warga Madura sendiri belum merasa perlu mewujudkan Madura sebagai provinsi.

Kemauan politik warga Madura untuk mendirikan satu provinsi sama sekali belum ada. "Itu hanya sebatas cita-cita dan wacana di seminar-seminar saja," sindir Ruba'ie melalui Surya, Rabu (17/1), di Surabaya.

Pernyataan ini bukan tanpa dasar melainkan hasil pemantauan, dan komunikasi politisi kelahiran Sampang tersebut dengan warga atau tokoh masyarakat setempat di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Temuan sementara, belum ada aspirasi konkret yang menjadi agenda kegiatan politik kelompok-kelompok masyarakat.

"Indikatornya, sampai sekarang belum pernah ada aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD di empat kabupaten di Madura itu. Bagaimana mungkin mimpi Provinsi Madura jadi nyata kalau kerja politik tidak dilakukan," sergahnya.

Dalam perspektif politik, kata Ruba'ie, pembentukan suatu wilayah diawali munculnya kemauan politik warga setempat dalam wujud aspirasi-aspirasi. Seluruh aspirasi kemudian dibawa ke DPRD --representasi lembaga politik-- untuk dievaluasi dalam suatu komisi, dan hasilnya diuji rapat paripurna DPRD.

"Kalau paripurna DPRD menyetujui dan merekomendasi gagasan itu, maka modal politik itu bisa diajukan ke tingkat lebih tinggi, DPRD provinsi, gubernur, bahkan ke DPR RI," katanya sambil minta para penggagas Provinsi Madura memikirkan modal infrastuktur seperti perkantoran bagi kelengkapan suatu provinsi.

Seperti diberitakan, setelah agak lama tenggelam, wacana tentang pembentukan Provinsi Madura muncul lagi, bahkan sejumlah tokoh sudah membentuk Tim Sembilan Persiapan Pendirian Provinsi Madura. Namun, wacana itu masih memunculkan pro-kontra.

Tak Memahami

Menanggapi Ruba'ie, Achmad Zaini --salah satu tokoh Madura anggota Tim Sembilan Persiapan Pendirian Provinsi Madura-- balik menuding Ruba'ie hanya asal bicara, dan tak memahami rencana pembentukan Provinsi Madura. Dia mengklaim, banyak tokoh, termasuk para ulama Madura, sudah melakukan pendekatan dengan anggota maupun Ketua DPRD empat kabupaten di Madura. Apalagi, katanya, gagasan itu muncul dari masyarakat dan berbagai tokoh Madura seperti Didik J Rachbini (FPAN DPR RI) dan Ali Badri.

"Para tokoh dan kiai sudah berkomunikasi dengan DPRD," tegas Zaini, yang juga Ketua Umum Forum Intelektual Indonesia.

Pernyataan serupa disampaikan Ali Badri, tokoh Madura yang juga anggota Tim Sembilan. Menurutnya, Ruba'ie tak mengetahui keinginan masyarakat Madura, dan asal ngomong. Ide itu, lanjutnya, bermula dari masyarakat kemudian dibicarakan dengan tokoh dan ulama Madura. "Kami sudah tahu mekanismenya," tegas Ali Badri. "Kami terlebih dahulu akan melakukan pemekaran wilayah --Kabupaten Sumenep menjadi Kabupaten Kepulauan Sumenep dan Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan dimekarkan menjadi Kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan. Jadim jumlahnya ada enam kabupaten/kota, sedangkan syarat membentuk provinsi minimal lima kabupaten," sambungnya. (ton/jho)

Sumber: Surya, 18 Januari 2007