Madura Minta Bagi Hasil dari Jembatan Suramadu

Jembatan Suramadu. TEMPO/Dwi Narwoko

Komisi Keuangan dan Pembangunan DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menilai pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten ini pada 2009 memang mengalami surplus hingga Rp 1,7 miliar. Namun, masih banyak bidang lain yang dinilai berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, tapi belum tergarap maksimal. "Bidang minyak dan gas, pertanian dan Suramadu belum menyumbang untuk PAD," kata Mahmudi, anggota Komisi Keuangan dan Pembangunan DPRD Bangkalan, Selasa (9/3).

Ia menyebutkan, PAD Bangkalan sebesar kurang lebih Rp 34 miliar yang diperoleh pada 2009 seluruhnya murni bersumber dari pemasukan pajak dan retribusi yang dikelola oleh 25 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Caranya, mereka memperketat target pajak dan retribusi tiap SKPD. Padahal, menurut Mahmudi, cara ini bisa berdampak buruk bagi kinerja pegawai karena tekanan. "Masa kalau pengunjung museum sepi, tetap ditarget setoran," ujarnya, memberikan contoh.

Menurut Mahmudi, salah satu sumber yang prospektif bagi peningkatan PAD Bangkalan adalah retribusi jembatan Suramadu. Sejauh ini, beroperasinya jembatan terpanjang di Indonesia ini belum menyumbang pendapatan asli daerah Bangkalan. Padahal, keberadaan Suramadu telah membuat Bangkalan kehilangan sejumlah sumber pendapatan asli yang sebelumnya bisa dicadangakan.

Mahmudi menyebutkan, beroperasinya Suramadu membuat Bangkalan terancam kehilangan PAD sebesar Rp 1,5 miliar pada 2010 dari pelabuhan penyebrangan Kamal. Sebab, kini penumpang kapal sepi akibat beroperasinya jembatan Suramadu. Jasa jalan yang sebelumnya mendapatkan Rp 2 juta perhari, kini hanya Rp 80 perhari. Begitu juga dengan retribusi Terminal Kamal, dari semula Rp 400 ribu perhari, kini turun menjadi Rp 200 ribu perhari. “Karena Suramadu, kami kehilangan Rp 75 juta perhari," katanya.

Sementara itu, Mahmudi melanjutkan, perolehan retribusi kendaraan bermotor yang melintasi jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura diperkirakan mencapai Rp 12 miliar perbulan. Dengan besarnya pemasukan itu, kata dia, "Bangkalan harus dapat dana bagi hasil Suramadu". (MUSTAHOFA BISRI)

Sumber: Tempo Interaktif, Selasa, 09 Maret 2010