Forum Kiai Muda (Forkim) Sumenep menolak rencana uji seismik 3D migas yang akan dilakukan PT SPE Petroleum. Penolakan itu disampaikan kepada wakil rakyat di gedung dewan melalui belasan perwakilannya yang diterima Komisi B DPRD Sumenep, Selasa (24/11).
Ketua Forkim Sumenep, KH. Jurjis Muzammil, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap rencana eksplorasi migas di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pasongsongan dan Pragaan. Dia mengaku, banyak warga yang akan dilewati uji seismik khawatir kegiatan tersebut akan berdampak negatif kepada lingkungan.
”Kita membawa amanah dari kiai sepuh dari Basra (Badan Silaturrahmi Ulama Madura). Para kiai juga khawatir pengeboran migas ini akan berdampak seperti kasus luapan Lumpur di Sidoarjo. Karena itu, kita menolak kegiatan migas ini,” ujar Kiai Jurjis Muzammil.
Apalagi, lanjut dia, hingga sampai saat ini pihak perusahaan pengeboran belum melakukan sosialisasi kepada tokoh dan masyarakat terkait rencana pengeboran itu. Dia menyayangkan adanya sebagian orang yang mengatasnamakan kiai dan ulama yang menyetujui kegiatan tersebut.
”Sampai saat ini para kiai tidak setuju dengan eksplorasi migas di daratan, karena kegiatan itu akan mengancam kehidupan masyarakat,” ujarnya. Ketua GP Ansor Sumenep ini mengatakan, eksplorasi tersebut malah akan mendatangkan mudarat kepada masyarakat.
Yang dikhawatirkan kiai, kata dia, dengan adanya eksplorasi dan pembangunan industri di Madura pasca pembangunan Jembatan Suramadu, akan banyak masjid dan pondok pesantren yang akan digusur. ”Kita sudah mendengar sinyalemen rencana penggusuran pemukiman penduduk untuk kepentingan industri di Madura,” katanya.
Selain itu, Forkim juga melakukan klarifikasi hasil konsultasi anggota Komisi B DPRD dengan BP Migas di Jakarta, beberapa waktu lalu. ”Terus terang, kami masyarakat bawah masih dibayangi ketakutan atas kasus lumpur di Sidoarjo. Untuk itu, Forkim meminta agar anggota dewan mempertimbangkan rencana eksplorasi tersebut,” lanjut Kiai Jurjis Muzammil.
Sementara itu, Ketua Komisi B, Bambang Suprayogi, kepada Surabaya Post mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi dari Forkim. Dalam kasus ini, pihaknya tidak bisa memberikan kebijakan untuk menolak eksplorasi itu. Namun, pihaknya akan berusaha menyampaikan kekhawatiran masyarakat tersebut kepada SPE Petrolium maupun BP Migas.
“Rencananya, bulan depan BP Migas akan datang ke Sumenep untuk menjelaskan kegiatan migas yang ada di kabupaten ini. Kami akan berusaha menyampaikan keinginan dari masyarakat. Kita memang berharap, tokoh dan masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi migas, agar masyarakat dapat mengerti,” kata Bambang Suprayogi. (iir)
Sumber: Surabaya Post, Rabu, 25 Nopember 2009
Labels: eksplorasi, migas, peristiwa
