Proyek Listrik Rp 1,6 M Disoal

Sumenep, Surabaya Post – Sekitar sepuluh tokoh masyarakat Kepulauan Masalembu mendatangi Gedung DPRD Sumenep. Mereka menanyakan nasib proyek listrik APBD 2006 sebesar Rp 1,6 miliar yang hingga kini belum beroperasi. Padahal, proyek tersebut telah melampaui batas jang waktu kegiatannya.

Menurut tokah masyarakat Masalembu, Hisbullah, proyek yang akan melayani sekitar 20 ribu warga desa Masalima dan Masajeruk itu baru terpasang jaringan utamanya yang berada di pinggiran jalan, sementara jaringan dan instalasi listrik ke rumah warga hingga kini belum terpasang. Di pusat pembangkit listrik, kata dia, yang ada hanya mesin diesel pembangkit, sedangkan tangki solar dan lainnya belum juaga terpasang.

"Sekarang kan sudah tahun 2007, padahal proyek APBD tersebut sudah selesai mestinya sudah selesai tahun 2006 dan bisa beroperasi, tapi ternyata belum apa-apa," ujar Hisbullah, Sabtu (07/04) pagi tadi.

Akibat belum selesainya diesel listrik berkekuatan 350 PK itu, pulau Masalembu tetap gelap gulita pada malam hari. Di samping itu, mimpi masyarakat Masalembu yang ingin meningkatkan produktifitasnya usaha pembuatan minyak goreng kelapa, pengeringan ikan, dan usaha lainnya tidak tercapai. "Masyarakat Masalembu sudah lama berharap ada listrik. Tapi nyatanya hingga kini masih tetap bermimpi," tambah Hisbullah.

Kasie Energi Kelistrikan Kantor ESDM Sumenep, Drs Naqsyabandi M Si, membantah bahwa proyek kelistrikan di pulau Masalembu belum selesai.

"Kontraktor sudah menyelesaikan kewajibannya. Namun, karena ada beberapa kendala teknis pada penyebaran jaringan, kami harus menunggu yang lainnya tuntas," ujar Naqsyabandi siang tadi. Pria yang akrab disapa Bandi itu menjelaskan, bahwa instalasi calon konsumen hingga kini memang belum selesai. Sebab kewajiban pemasangan instalasi dalam rumah merupakan tanggung jawab pelaksana operasional listrik Masalembu. "Teknis sudah selesai, kami menunggu langkah penyerahan dari kontraktor ke pemerintah kabupaten," ujar Bandi.

Ketua Komisi DPRD Sumenep, Drs Hanafi, usai menemui tokoh masyarakat Masalembu menjelaskan, bahwa proyek listrik kepulauan Masalembu sudah mencapai semnbilan puluh persen. Nantinya proyek tersebut diswakelolakan kepada swasta untuk operasionalnya, sehingga tanggung jawab dan kelancaran suplai listrik tersebut berada dalam pengawasn dan tanggung jawab masyarakat. Hal ini karena tarif dan bentuk perjanjian antara pengelola dan konsumen dimusyawarahkan bersama sehingga saling menguntungkan.

"Nanti listrik bantuan APBD ini dikelola swasta, di bawah pengawas Camat setempat," ujar Hanafi. Untuk itu calon pengelola listrik Masalembu akan diseleksi secara khusus, siapa yang paling layak mengoperasikan proyek listrik di pulau tersebut. Sebab ketika pertama kali beroperasi, setidaknya pengelola punya modal pemasangan instalasi pelanggan, solar, dan biaya operasional minimal untuk tiga bulan ke depan, serta biaya lain-lain.

"Jika tidak ada modal operasional dari calon pengelola, niscaya listrik Masalembu tidak akan jalan. Saya pikir calon pengelola harus punya dana segar yang khusus diperuntukkan kegiatan ini. Jadi wajar jika proses menuju terang benderangnya Masalembu butuh proses agak panjang," tambah Hanafi.

Sekedar mengingatkan, bahwa di pulau paling timur di Sumenep itu pada tahun 2003 pernah mendapat bantuan listrik APBD Pemerintah Kabupaten Sumenep, demikian pula pada tahun 2005 Pemerintah Propinsi Jawa Timur memberi bantuan, namun karena kekuatan daya listrik dieselnya kecil ssehingga sering anjlok, dan menyebabkan mesin diesel cepat rusak. (far)

Sumber: Surabaya Post, 07/04/07