Yakin Dua Tahun Lagi Madura Menjadi Provinsi

Surabaya - Gagasan untuk mendirikan Provinsi Madura terus dikumandangkan. Bahkan Tim Sembilan Persiapan Pendirian Provinsi Madura memperkirakan dua tahun lagi sudah bisa dideklarasikan Provinsi Madura.

Tim Sebilan yang dibentuk tiga bulan lalu itu terdiri dari sembilan tokoh berdarah Madura. Antara lain Ali Badri (Ketua Ikatan Masyarakat Madura), Prof Suroso Imam Djazuli (Guru Besar Unair), KH Nuruddin A Rahman (Wakil Ketua PWNU Jatim dan anggota DPD RI), KH Cholilurahman (anggota DPRD Jatim), dan Prof Rahimmullah (Guru Besar ITS. (Selengkapnya lihat tabel, Red).

"Sebenarnya, gagasan pembentukan Provinsi Madura itu gagasan lama, sejak 1999. Namun belakangan terkesan tenggalam. Tetapi kali ini kami serius mendorong kembali agar Madura menjadi provinsi," kata Ali Badri, di Surabaya, Selasa (12/12).

Gagasan pembentukan Provinsi Madura itu awalnya muncul dalam Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Madura se-Indonesia di JW Marriott Hotel Surabaya. Saat itu sejumlah pejabat pusat asal Madura hadir. Mubes kedua digelar di Shangri-la Hotel Surabaya, gagasan pembentukan Provinsi Madura muncul lagi. Bahkan Mubes sempat merekomendasikan pembentukan Yayasan Peduli Madura yang dipimpin anggota DPR RI, Didik J Rachbini. Yayasan ini menghimpun dana partisipasi dalam bentuk iuran warga Madura yang tersebar di Indonesia untuk pembangunan Madura.

"Kami juga telah bertemu Menteri Otonomi Daerah saat itu Ryaas Rasyid, meminta draf persyaratan pembentukan Provinsi Banten sebagai contoh provinsi Madura. Terakhir kami bertemu Mendagri M Ma'ruf untuk melanjutkan upaya ini," tambahnya.
Namun diakui hingga sekarang masih buntu. Perangkat yang tengah disiapkan adalah memekarkan salah satu kebupaten di Madura menjadi dua, misalnya Sumenep menjadi Kota dan kabupaten kepulauan. Sebab syarat administratif menjadi provinsi adalah memiliki lima kabupaten atau kota. Sementara Madura baru memiliki empat kabupaten.

Mengapa harus provinsi? Bukankah pemerintah bakal menjadikannya seperti Batam dengan mencanangkan Badan Otorita Madura (BOM)? "Status administratif wilayah Madura dengan provinsi adalah jawaban atas masa depan Madura. Sementara ide BOM hanya akan menguntungkan pusat," jawab Ali Badri.

Menurut Cholilurahman, dibanding provinsi baru lainnya, Madura lebih siap. Misalnya, kalau Gorontalo bisa menjadi provinsi dengan 600.000 penduduk, Madura berpenduduk empat juta. Jumlah ini bertambah menjadi 17,5 juta jika warga Madura perantauan juga dihitung. Tokoh nasional asal Madura di pusat juga diyakini hanya bisa disaingi oleh tokoh nasional berdarah Jawa.

Kalau menjadi provinsi, dia yakin kilang minyak lepas pantai yang tak dinikmati warga kepulauan akan menetes untuk rakyat Madura. Potensi perikanan-perkebunan juga akan lebih berkembang.

Ketua DPRD Jatim, Fathorrasjid mendukung ide ini. "Kalau tujuannya untuk kesejahteraan warga Madura, bagus," kata politisi berdarah Madura ini. Sebab potensi warga Madura yang besar tak bisa tertampung di pulau Madura, karena pengembangan Madura selama ini cenderung jalan di tempat.

Tim Sembilan Persiapan Provinsi Madura:

• Ali Badri (Ketua Ikatan Masyarakat Madura)
  
• Prof Suroso Imam Djazuli (Guru Besar Unair)
  
• Mujahid Anshori (anggota FPPP DPRD Jatim)
  
• KH Nuruddin A Rahman (Wakil Ketua PWNU Jatim dan anggota DPD RI)
  
• Achmad Zaini (Ketua Forum Intelektual)
  
• KH Cholilurahman (anggota DPRD Jatim)
  
• KH Tijani Jauhari (Pengasuh Ponpes Al-Amin Sumenep)
  
• Prof Iksan Samaun (Rektor Universitas Negeri Trunojoyo Bangkalan)
  
• Prof Rahimmullah (Guru Besar ITS)

Sumber: Surya, 13/12/06