Proyek Terlambat Digelar

Pamekasan, Surabaya Post - DPRD Kabupaten Pamekasan mempertanyakan keterlambatan pelaksanaan proyek APBD 2007, yang hingga Juli ini belum juga digelar. Padahal anggaran proyek itu telah didok (baca disetujui) sejak Februari lalu. Untuk itu Dewan mendesak agar eksekutif segera menggelar proyek tersebut, supaya tidak terlambat lagi seperti tahun sebelumnya.

Ketua Komisi C DPRD Pamekasan, A. Fauzi Baidawi menegaskan, jika proyek terlambat digelar mengakibatkan kualitas proyek akan jelek karena digarap tergesa gesa. Selain itu keterlambatan ini juga diperkirakan akan mengakibatkan tidak semua proyek yang diprogramkan akan terlaksana tepat waktu.

"Sejak tahun anggaran 2005 sudah sering Pemkab terlambat menggelar proyek. Akibatnya banyak proyek tidak tepat waktu dan ditunda pada tahun berikutnya. Kondisi ini jelas berdampak penyerapan anggaran pembagunan tidak fungsional bahkan ada proyek yang tidak terlaksana sama sekali," katanya, Kamis (19/7).

Wakil rakyat asal PPP ini menegaskan, akibat terlambatnya proyek pada anggaran 2005, maka proyek dana PAK tahun tersebut tidak terlaksana dan baru digelar pada tahun anggaran 2006. Karena pada tahun anggaran 2006 juga terlambat lagi, maka anggaran 2006 tidak anggarkan proyek PAK. "Saya khawatir tahun ini terlambat dan tidak menganggarkan PAK lagi. Masak kita tercebur tiga kali ke lubang yang sama," tandasnya.

Ia tidak tahu alasan mengapa proyek itu terlambat. Dari hasil rapat koordinsi antara Dewan dengan eksekutif selama ini, tidak menemukan alasan jelas, bahkan cendrung berseberangan antara jawaban pimpinan dinas teknis dengan jawab bupati. Ketua DPRD Pamekasan, Drs Moh Kholil As’ari, juga mengaku tidak tahu alasan keterlambatan itu. Padahal, Dewan berupaya mengesahkan APBD lebih awal agar proyek tidak terlambat lagi.

Informasi yang berhasil dihimpun Surabaya Post menyebutkan, eksekutif memang kesulitan dalam pembagian proyek. Sebab antara jumlah proyek yang diprogramkan dengan jumlah pemborong sangat tidak seimbang. Saat ini jumlah proyek tiap tahun sekitar 300 proyek, sementara jumlah perusahaan mencapai 1.200 perusahaan. Alasan lain karena dalam pembagian jatah proyek, eksekutif selalu diintervensi oleh kepentingan politik dari pihak luar. (mas)

Sumber: Surabaya Post, Kamis 19/07/2007