Madura Ancam Pisah dari Provinsi Jatim

maVIVAnews/Tudji Martudji
Warga Madura menggelar aksi demonstrasi menuntut pembubaran BPWS.

Hal ini terkait pelibatan masyarakat dalam pengembangan wilayah Madura lewat BPWS.

Dewan Adat Madura mengancam akan memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur jika Gubernur Jatim, Soekarwo, menyetujui finalisasi rencana induk percepatan wilayah Suramadu. Pulau Madura memilih membentuk provinsi sendiri jika tuntutan itu tak dilaksanakan.

"Percepatan pembangunan wilayah Madura oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak mengakomodir kepentingan masyarakat Madura," kata Sekretaris Dewan Adat Madura, Jazuli di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jatim, Jumat (24/2).

Jazuli menyebut, selama dua tahun, BPWS belum memiliki komitmen dengan tokoh adat dan ulama se-Madura. Apalagi, BPWS dianggap memaksakan diri dalam membangun Madura.

Dewan Adat Madura juga menuding pengembangan Surabaya Madura (Suramadu) tidak menyertakan suara masyarakat Madura yang mempunyai karakteristik tersendiri.

"Pemerintah pusat bertindak sewenang-wenang dan memaksakan diri. Jika Gubernur Jatim tetap pada pendiriannya, kami dari tokoh adat dan ulama akan berangkat ke Jakarta menghadap Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahmud MD," tegasnya.

Tak hanya pada Pemerintah Provinsi Jatim, Dewan Adat juga mengancam akan menghadang upaya pengembangan BPWS. Hal itu dilakukan jika menteri pekerjaan umum sebagai ketua pelaksana harian dewan pengarah BPWS memaksakan untuk membangun Madura sebelum ada komitmen dengan masyarakat Madura. "Kami akan menghadang, jika BPWS tetap memaksakan kehendak," lanjutnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Soekarwo mengatakan, desakan pembubaran BPWS tidak relevan karena tidak ada pelanggaran undang-undang yang bisa dijadikan dasar pembubaran. Sebaliknya, gubernur menyebut BPWS sudah menyerap aspirasi dan nilai kultural masyarakat Madura.

"Kalau dibubarkan, apakah pengembangan wilayah Suramadu harus diserahkan provinsi? Saya pikir itu tidak bisa, pasti melibatkan pemerintah pusat dalam kerangka NKRI," tegas Soekarwo. (viv)

Sumber: Surabaya Post, Jumat, 24/02/2012