Dijanjikan Rp 100 Miliar

Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) XI Madura yang melakukan reses berjanji mengupayakan bantuan dana sekitar Rp 100 miliar untuk perbaikan infrastruktur di Madura. Mereka juga mengupayakan bantuan dana untuk penyelesaikan pembangunan Islamic Center di Pamekasan.

Itu ditegaskan MH Said Abdullah yang memimpin kunjungan kerja (reses) delapan anggota DPR RI Dapil Madura,--termasuk dirinya ke Pamekasan, Senin (14/12) siang.

Said Abdullah mengatakan, pada anggaran 2010 pihaknya tidak bisa berbuat banyak menyusun program bantuan ke Madura. Karena APBN 2010 disahkan sebelum masa anggota DPR RI periode 2009-2014 dilantik.

Namun demikian, pihaknya tetap berupaya bisa memberikan bantuan melalui dana stimulus. “Besarnya bisa sampai Rp 100 miliar. Ini bisa dibagi untuk empat kabupaten di Madura. Janji ini bukan main main, tapi bisa dipastikan karena itu buatlah proposal yang bagus, dan kami tunggu proposal itu,” katanya.

Khusus untuk penuntasan pembangunan Islamic Center di Pamekasan, Said berjanji akan mengupayakan bantuannya melalui dana abadi umat di Departemen Agama RI. “Kebetulan saya pribadi ada di komisi yang membidangi ini di Depag. Maka di sana ada dana abadi umat yang bisa kita pakai untuk bantuan sarana prasarana keagamaan,” ungkapnya.

Sebelumnya Bupati Pamekasan Drs KH Kholilurrahman SH menyampaikan bahwa dalam upaya mengimbangi percepatan pembangunan setelah beroperasinya Jembatan Suramadu, pihaknya membutuhkan bantuan dana langsung dari pemerintah pusat. Sebab kalau hanya mengandalkan DAU dan DAK sangat terbatas. Dana tersebut banyak terkuras untuk kenaikan gaji PNS dan lain sebagainya.

Dalam reses, delapan anggota DPR RI ini juga menyempatkan kunjungan ke Sampang dan Sumenep. Said juga sempat menegaskan, anggota DPR RI dari Dapil XI Madura, sepakat membentuk Kaukus Madura untuk mendorong percepatan pembangunan berbagai sektor di Pulau Garam tersebut.

”Kami siap menjadi calonya rakyat Madura, tapi kami bukan calonya proyek. Dalam banyak hal, kami akan perjuangkan keinginan dan aspirasi masyarakat Madura di DPR RI,” ujar Said, saat bertemu dengan Bupati Ramdlan Siradj. ”Melalui kaukus Madura ini, kami bersepakat untuk menyuarakan keinginan rakyat Madura. Karena kami mempunyai kekuasaan budgeting di DPR RI,” tambahnya.

Bupati Ramdlan merespon positif silaturahmi yang digagas anggota DPR-RI asal Dapil XI Madura, sebagai bentuk sinergi wakil rakyat untuk sama-sama memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Ketika berkunjung ke Sampang, Said kembali mengkritisi eksistensi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang pembentukannya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 27/2008. BPWS dianggap masih mengundang kontraversi tidak hanya di kalangan para bupati se Madura, juga menjadi sorotan anggota DPR RI Dapil XI Madura.

“Pembentukan BPWS itu adalah untuk kepentingan masyarakat Madura, sehingga harus melibatkan semua elemen masyarakat Madura. Jadi keberadaan BPWS perlu dikaji ulang dengan mengajak duduk bersama seluruh tokoh masyarakat untuk merumuskan jalan keluar terbaik dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dilapangan,” ujarnya. mas, iir, rud

Sumber: Surabaya Post, Selasa, 15 Desember 2009